Layanan Pajak
Layanan Restitusi Pajak mencakup kelebihan pembayaran pajak, pembayaran tidak seharusnya terutang, Wajib Pajak kriteria tertentu, persyaratan tertentu, PKP berisiko rendah, pengembalian pendahuluan, penelitian DJP, SKPPKP, penyiapan dokumen, dan pengajuan permohonan.
Layanan Restitusi Pajak membantu Wajib Pajak mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang melalui penilaian kelayakan, penyiapan dokumen, pengajuan permohonan, dan pendampingan proses pengembalian.
Restitusi Pajak adalah pengembalian pajak kepada Wajib Pajak karena terdapat kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
Pengajuan restitusi dapat dilakukan berdasarkan:
Pengembalian diproses berdasarkan permohonan Wajib Pajak, pemeriksaan atau penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta penilaian terhadap data dan dokumen pendukung.
Pengembalian pendahuluan merupakan mekanisme pengembalian kelebihan pajak melalui penelitian DJP bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu.
Keputusan pengembalian dapat diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau SKPPKP.
Wajib Pajak kriteria tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh DJP.
Kriteria yang diperhatikan dapat mencakup:
Pengembalian pendahuluan juga dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan jenis Wajib Pajak dan nilai lebih bayar.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha dapat mengajukan pengembalian atas posisi lebih bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dapat memenuhi persyaratan tertentu apabila nilai lebih bayar Pajak Penghasilan berada dalam batas yang ditentukan.
Wajib Pajak Badan dapat mengajukan pengembalian pendahuluan atas lebih bayar Pajak Penghasilan apabila memenuhi batas nilai dan persyaratan yang ditetapkan.
Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan pengembalian pendahuluan atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai batas dan persyaratan yang berlaku.
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dapat memperoleh pengembalian pendahuluan apabila termasuk dalam kategori yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan administrasi.
Kategori tersebut dapat mencakup:
Sebelum permohonan diajukan, posisi lebih bayar dan kelayakan restitusi perlu dinilai berdasarkan:
Dokumen restitusi disesuaikan dengan jenis pajak, periode pelaporan, dan dasar kelebihan pembayaran.
Data pajak diperiksa untuk memastikan adanya kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran yang tidak seharusnya terutang.
Status Wajib Pajak, nilai lebih bayar, kepatuhan perpajakan, tunggakan, dan kriteria pengembalian pendahuluan dinilai sebelum permohonan disiapkan.
SPT, bukti pembayaran, faktur pajak, laporan keuangan, dan dokumen transaksi dikumpulkan sebagai dasar pengajuan restitusi.
Data pelaporan, pembayaran, kredit pajak, dan transaksi dicocokkan untuk memastikan jumlah lebih bayar dapat didukung oleh dokumen yang memadai.
Permohonan pengembalian dan bagian pengembalian pendahuluan diisi sesuai jenis pengajuan serta kondisi Wajib Pajak.
Permohonan restitusi disampaikan kepada DJP bersama data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
DJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan, kesesuaian data, status Wajib Pajak, dan nilai kelebihan pembayaran yang diajukan.
Apabila permohonan memenuhi ketentuan, DJP dapat menerbitkan keputusan pengembalian, termasuk SKPPKP untuk mekanisme pengembalian pendahuluan.
Hasil layanan Restitusi Pajak dapat meliputi:
Restitusi Pajak adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang kepada Wajib Pajak setelah melalui proses dan penilaian sesuai ketentuan perpajakan.
Pengembalian pendahuluan dapat diajukan oleh Wajib Pajak kriteria tertentu, Wajib Pajak persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh DJP.
Dokumen yang dapat diperlukan meliputi SPT, bukti pembayaran pajak, bukti potong, faktur pajak, laporan keuangan, rekapitulasi transaksi, rekening koran, serta dokumen yang mendukung posisi lebih bayar.
DJP dapat meneliti kelengkapan dokumen, kesesuaian data pelaporan dan pembayaran, jumlah kelebihan pajak, status kepatuhan Wajib Pajak, tunggakan pajak, serta pemenuhan kriteria atau persyaratan pengembalian.
Tidak. Posisi lebih bayar perlu didukung oleh data dan dokumen yang memadai. Pengembalian dilakukan setelah permohonan memenuhi persyaratan dan disetujui berdasarkan penelitian, pemeriksaan, atau mekanisme pengembalian yang berlaku.