Layanan Pajak
Layanan Kuasa Hukum Pajak mencakup keberatan, banding, gugatan, Peninjauan Kembali, ketetapan pajak, penagihan, Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, argumentasi hukum, bukti pendukung, surat kuasa khusus, representasi, dan pengarsipan dokumen sengketa perpajakan.
Layanan Kuasa Hukum Pajak membantu Wajib Pajak dan penanggung pajak menangani keberatan, banding, gugatan, serta Peninjauan Kembali melalui penelaahan sengketa, penyusunan argumentasi hukum, penyiapan dokumen, dan representasi pada lembaga yang berwenang.
Kuasa Hukum Pajak adalah layanan pendampingan dan representasi dalam upaya hukum perpajakan ketika Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak sependapat dengan ketetapan, keputusan, pemotongan, pemungutan, atau pelaksanaan penagihan pajak.
Layanan ini dapat mencakup:
Upaya hukum perpajakan dapat digunakan untuk melindungi hak Wajib Pajak atau penanggung pajak atas:
Jenis upaya hukum ditentukan berdasarkan objek sengketa, tahapan penyelesaian, dokumen yang diterbitkan, dan lembaga yang berwenang.
Keberatan adalah upaya hukum yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas ketidaksetujuan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak atau pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
Objek keberatan dapat meliputi:
Penanganan keberatan mencakup penelaahan ketetapan, identifikasi pokok sengketa, penyusunan alasan keberatan, penyiapan bukti, dan penyampaian dokumen kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Banding adalah upaya hukum yang diajukan kepada Pengadilan Pajak atas keputusan perpajakan yang dapat dibandingkan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak.
Penanganan banding dapat mencakup:
Gugatan adalah upaya hukum atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan, Surat Tagihan Pajak, dan surat lain yang berdasarkan ketentuan dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak.
Objek gugatan dapat berkaitan dengan:
Penanganan gugatan mencakup pemeriksaan objek gugatan, penyusunan dasar hukum, penyiapan bukti, penyusunan surat gugatan, dan pendampingan proses di Pengadilan Pajak.
Peninjauan Kembali adalah upaya hukum atas putusan Pengadilan Pajak yang diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
Penanganan Peninjauan Kembali dapat mencakup:
Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berjalan selama proses berlangsung.
Dokumen keberatan disesuaikan dengan objek ketetapan, pemotongan, atau pemungutan yang disengketakan.
Kelengkapan administrasi banding atau gugatan dapat mencakup dokumen asli, fotokopi, dokumen identitas, bukti kewenangan, dan dokumen digital.
Ketetapan, keputusan, tindakan penagihan, pemotongan, atau pemungutan diperiksa untuk menentukan upaya hukum yang sesuai.
Surat ketetapan, keputusan, surat keberatan, bukti pembayaran, dokumen transaksi, dan dokumen pendukung ditelaah untuk memahami pokok sengketa.
Fakta, dasar hukum, perhitungan pajak, dan bukti disusun menjadi posisi hukum yang jelas dan konsisten.
Surat permohonan, surat kuasa khusus, dokumen identitas, lampiran, bukti pembayaran, dan dokumen digital disiapkan sesuai tahapan yang berlaku.
Keberatan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan banding dan gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak. Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
Wajib Pajak atau penanggung pajak didampingi dalam penyampaian penjelasan, penyerahan bukti, persidangan, dan tahapan penyelesaian sengketa lainnya.
Perkembangan permohonan, jadwal persidangan, permintaan dokumen, keputusan, dan putusan dipantau serta dicatat secara teratur.
Surat permohonan, bukti pendukung, dokumen persidangan, keputusan, putusan, dan korespondensi disusun sebagai arsip sengketa perpajakan.
Hasil layanan Kuasa Hukum Pajak dapat meliputi:
Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas ketetapan, pemotongan, atau pemungutan tertentu. Banding diajukan kepada Pengadilan Pajak atas keputusan yang dapat dibandingkan, sedangkan gugatan digunakan untuk menyengketakan tindakan penagihan atau keputusan tertentu.
Kuasa Hukum Pajak diperlukan ketika Wajib Pajak atau penanggung pajak menghadapi sengketa atas ketetapan, keputusan, pemotongan, pemungutan, penagihan, banding, gugatan, atau Peninjauan Kembali yang membutuhkan pendampingan dan representasi hukum.
Dokumen dapat meliputi surat banding atau gugatan, keputusan yang disengketakan, surat keberatan, surat ketetapan pajak, bukti pembayaran, laporan keuangan, dokumen transaksi, surat kuasa khusus, dokumen identitas, dan bukti pendukung lainnya.
Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak berdasarkan putusan yang menjadi objek permohonan dan alasan hukum yang memenuhi ketentuan.
Kuasa Hukum Pajak dapat memberikan pendampingan dan representasi sesuai kewenangan, surat kuasa khusus, kartu kuasa hukum, serta persyaratan administrasi yang berlaku dalam proses di Pengadilan Pajak.