Di tengah sistem perpajakan yang semakin modern dan berbasis data, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kemampuan untuk mencocokkan berbagai informasi perpajakan Wajib Pajak secara lebih akurat. Ketika ditemukan adanya data yang dianggap tidak sesuai dengan laporan pajak, DJP dapat menerbitkan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebagai langkah awal pengawasan perpajakan. Bagi sebagian Wajib Pajak, menerima SP2DK sering kali menimbulkan kekhawatiran karena dianggap sebagai tanda adanya permasalahan pajak. Padahal, SP2DK pada dasarnya merupakan sarana klarifikasi dan komunikasi antara fiskus dengan Wajib Pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut.
A. APA SIH SP2DK ITU?
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau biasa disebut dengan istilah SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak. Surat ini berisi permintaan klarifikasi ketika Wajib Pajak terindikasi belum memenuhi atas kewajiban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. SP2DK diterbitkan sebagai bagian dari kegiatan pengawasan perpajakan oleh Account Representative (AR) terhadap penerapan sistem Self-Assessment, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK wajib merespons dalam 14 hari kerja dengan memberikan klarifikasi atau pembetulan SPT untuk menghindari peningkatan status menjadi pemeriksaan pajak.
Lebih lanjut di: https://www.hipajak.id/artikel/sp2dk-pengertian-fungsi-dan-cara-menanggapi
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum utama SP2DK saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang mengatur reformasi total tata cara pengawasan kepatuhan sejak 1 Januari 2026 dan menggantikan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-05/PJ/2022. Selain itu, beberapa undang-undang dan aturan di balik penerbitan surat ini adalah:
● Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sttd UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
● Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
● Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
C. MENGAPA WAJIB PAJAK MENERIMA SP2DK?
SP2DK diterbitkan karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh DJP. Data tersebut dapat berasal dari laporan perbankan, platform e-commerce, instansi pemerintah, maupun pihak ketiga lainnya. Beberapa kondisi yang umumnya menjadi pemicu terbitnya SP2DK antara lain:
- Ketidaksesuaian data SPT dengan data pihak ketiga
DJP memiliki akses terhadap data transaksi dari berbagai platform digital, lembaga keuangan, dan instansi terkait. Apabila terdapat perbedaan antara data tersebut dengan apa yang dilaporkan dalam SPT, DJP akan meminta penjelasan dari wajib pajak. - Omzet usaha yang tidak sesuai dengan data transaksi.
Penghasilan dari kegiatan usaha, termasuk penjualan melalui marketplace atau media sosial, dapat terdeteksi oleh DJP. Jika omzet yang dilaporkan jauh lebih rendah dari data yang ada, hal ini dapat memicu diterbitkannya SP2DK. - Harta kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT
Kepemilikan aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau rekening bank yang tidak tercantum dalam laporan harta di SPT dapat menjadi perhatian DJP. terlebih DJP juga bisa curiga bila penghasilan wajib pajak hanya sekian tetapi memiliki beberapa aset.
D. LANGKAH CERDAS MENGHADAPI SP2DK
Menerima SP2DK bukan berarti wajib pajak telah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah merespons surat tersebut dengan tenang, cermat, dan tepat waktu. Wajib pajak diberikan waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat untuk menyampaikan tanggapan kepada KPP terkait. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Baca isi surat dengan cermat
Pastikan anda memahami dengan jelas poin yang menjadi permasalahan dalam SP2DK. - Kumpulkan dokumen yang relevan
Siapkan bukti – bukti yang mendukung penjelasan anda, seperti rekening koran, bukti transaksi atau dokumen lain yang dipermasalahkan. - Identifikasi sumber perbedaan data
Cari tahu apakah memang terdapat kesalahan pelaporan, atau apakah perbedaan data tersebut dapat dijelaskan secara wajar. - Menyusun tanggapan secara jujur sesuai fakta
Buat penjelasan tertulis terkait permasalahan SP2DK,didukung dengan dokumen yang telah dikumpulkan.Hindari memberikan informasi yang tidak akurat karena justru dapat memperburuk situasi. - Sampaikan tanggapan tepat waktu
Pastikan tanggapan diterima sebelum batas waktu yang ditentukan agar proses dapat diselesaikan dengan baik. Tanggapan dapat disampaikan langsung ke KPP atau melalui saluran resmi yang tersedia oleh DJP.
E. APA YANG SEBAIKNYA DIHINDARI? KONSEKUENSI JIKA SP2DK TIDAK DI RESPONS
Dalam menghadapi SP2DK, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar proses penyelesaian tidak semakin rumit.
Hal-hal yang wajib dihindari:
- Mengabaikan atau tidak merespons SP2DK
Diam bukanlah solusi. Ketidakhadiran tanggapan justru dapat diartikan bahwa wajib pajak tidak kooperatif dan berpotensi ke tahap pemeriksaan pajak. - Memberikan Data yang Tidak Sesuai
Dalam memberikan klarifikasi, Wajib Pajak sebaiknya menyampaikan data dan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Memberikan keterangan yang tidak sesuai justru dapat menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. - Menunda tanggapan melewati batas waktu 14 hari kerja
Keterlambatan tanpa alasan yang sah dapat menjadi dasar DJP untuk segera menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. - Menghadapi SP2DK tanpa persiapan yang memadai
Datang ke KPP tanpa membawa dokumen pendukung atau tanpa memahami permasalahan yang diminta justru dapat melemahkan posisi Wajib Pajak di hadapan fiskus.
Apabila SP2DK tidak direspons atau tidak diselesaikan dengan baik, DJP dapat melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan pajak. Selain itu, jika ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak, Wajib Pajak juga dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
SP2DK pada dasarnya bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan. Surat ini merupakan bagian dari proses pengawasan perpajakan sekaligus sarana klarifikasi antara DJP dengan Wajib Pajak. Dengan memahami isi SP2DK, menyiapkan dokumen pendukung, serta memberikan klarifikasi yang tepat, sehingga Wajib Pajak dapat menghadapi proses tersebut dengan lebih tenang dan terarah. Ingat, kunci dalam menghadapi SP2DK adalah: jangan panik, bertindak cepat, dan pastikan Anda didampingi oleh tenaga ahli yang tepat.
Penulis :
1. Dzaki Fadillah Wiranata (Universitas Airlangga)
2. Intan Rahmawati (Universitas Airlangga)
3. Artika Salsabila Putri (Universitas Airlangga)
Indonesian 
English 
Chinese